RM.id  Rakyat Merdeka – Permintaan kubu 01 dan 03 untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Meski dikabulkan, kedua pemohon dilarang bertanya saat 4 menteri memberikan kesaksian. Sebab, hanya majelis hakim MK saja yang berhak mengorek keterangan dari para menteri.

Adapun 4 menteri yang akan dipanggil sebagai saksi adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 5 komisioner dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keputusan untuk memanggil 4 menteri itu dibuat setelah majelis hakim MK menggelar rapat permusyaratan internal. Sehingga pemanggilan terhadap 4 anak buah Presiden Jokowi itu merupakan keputusan majelis hakim, bukan keinginan dari para penggugat.

“Kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan rapat,” ujar Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Suhartoyo menegaskan pemanggilan 4 menteri dan DKPP bukan sebagai bentuk mengakomodir permintaan yang disampaikan pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Suhartoyo memaparkan, permohonan kubu 01 dan 03 sejatinya ditolak oleh MK. Namun, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP mengingat jabatan yang mereka emban berkaitan dengan dalil gugatan pemohon.

Menurutnya, para hakim dalam rapat menyatakan bahwa empat menteri dan perwakilan DKPP dirasa perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU. Meski begitu, Suhartoyo menegaskan para pihak dalam sidang sengketa tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanya. “Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ucapnya.

Dalam sidang PHPU Pilpres sebelumnya, Tim Hukum Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kompak meminta mahkamah untuk menghadirkan empat menteri kabinet Presiden Jokowi sebagai saksi.

Empat menteri dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Para menteri tersebut, diajukan untuk dipanggil sebagai saksi lantaran jabatan mereka yang berkaitan dengan dugaan adanya politisasi bantuan sosial dan nepotisme yang dilakukan Pemerintah untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Merespons hal itu, tim pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan justru menantang balik permintaan kubu 01 dan 03. Jika mereka berniat menghadirkan menteri, pihaknya akan meminta MK untuk menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ke sidang sengketa.

“Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau nggak? Kan gitu masalahnya kan,” sebut Otto di gedung MK, Kamis (28/3/2024).

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini menjelaskan, pemanggilan para menteri ke dalam sidang tidak perlu dilakukan karena sengketa merupakan persoalan dua pihak. Sehingga tidak ada relevansinya jika menghadirkan pihak ketiga.

Meski begitu, Otto mengaku pihaknya tidak masalah jika majelis hakim akan memanggil menteri-menteri tersebut. “Demi keadilan demi hukum kami tidak keberatan,” tuturnya.

Lantas bagaimana respon para menteri yang diminta diminta hadir dalam sidang? Muhadjir Effendy mengaku sejauh ini belum ada surat panggilan dari MK untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Muhadjir mengaku, sikapnya akan diputuskan setelah mendapat surat panggilan resmi dari MK.

“Keputusan hadir tidaknya setelah nanti sudah pasti ada panggilan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Hal senada disampaikan Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar ini masih menunggu surat undangan dari MK. Setelah itu baru diputuskan, apakah bakal penuhi undangan atau tidak.

“Kita lihat saja kan belum ada undangan,” ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (29/3/2024).

Sementara itu, Sri Mulyani irit bicara soal peluangnya hadir dalam sidang sebagai saksi. “Belum,” ujar eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut sambil tersenyum tipis dan geleng-geleng kepala, saat ditanya awak media usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Sedangkan Tri Rismaharini sejauh ini belum komentar soal pemanggilannya sebagai saksi di MK. Namun, PDIP sebagai partai yang menaungi Risma dengan tegas bakal mendorong kadernya tersebut untuk hadir dalam sidang jika keterangannya diperlukan.

“Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Rismaharini,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jumat (29/3/2024).https://belahsamping.com/wp-admin/

RM.id  Rakyat Merdeka – Permintaan kubu 01 dan 03 untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Meski dikabulkan, kedua pemohon dilarang bertanya saat 4 menteri memberikan kesaksian. Sebab, hanya majelis hakim MK saja yang berhak mengorek keterangan dari para menteri.

Adapun 4 menteri yang akan dipanggil sebagai saksi adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 5 komisioner dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keputusan untuk memanggil 4 menteri itu dibuat setelah majelis hakim MK menggelar rapat permusyaratan internal. Sehingga pemanggilan terhadap 4 anak buah Presiden Jokowi itu merupakan keputusan majelis hakim, bukan keinginan dari para penggugat.

“Kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan rapat,” ujar Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Suhartoyo menegaskan pemanggilan 4 menteri dan DKPP bukan sebagai bentuk mengakomodir permintaan yang disampaikan pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Suhartoyo memaparkan, permohonan kubu 01 dan 03 sejatinya ditolak oleh MK. Namun, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP mengingat jabatan yang mereka emban berkaitan dengan dalil gugatan pemohon.

Menurutnya, para hakim dalam rapat menyatakan bahwa empat menteri dan perwakilan DKPP dirasa perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU. Meski begitu, Suhartoyo menegaskan para pihak dalam sidang sengketa tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanya. “Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ucapnya.

Dalam sidang PHPU Pilpres sebelumnya, Tim Hukum Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kompak meminta mahkamah untuk menghadirkan empat menteri kabinet Presiden Jokowi sebagai saksi.

Empat menteri dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Para menteri tersebut, diajukan untuk dipanggil sebagai saksi lantaran jabatan mereka yang berkaitan dengan dugaan adanya politisasi bantuan sosial dan nepotisme yang dilakukan Pemerintah untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Merespons hal itu, tim pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan justru menantang balik permintaan kubu 01 dan 03. Jika mereka berniat menghadirkan menteri, pihaknya akan meminta MK untuk menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ke sidang sengketa.

“Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau nggak? Kan gitu masalahnya kan,” sebut Otto di gedung MK, Kamis (28/3/2024).

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini menjelaskan, pemanggilan para menteri ke dalam sidang tidak perlu dilakukan karena sengketa merupakan persoalan dua pihak. Sehingga tidak ada relevansinya jika menghadirkan pihak ketiga.

Meski begitu, Otto mengaku pihaknya tidak masalah jika majelis hakim akan memanggil menteri-menteri tersebut. “Demi keadilan demi hukum kami tidak keberatan,” tuturnya.

Lantas bagaimana respon para menteri yang diminta diminta hadir dalam sidang? Muhadjir Effendy mengaku sejauh ini belum ada surat panggilan dari MK untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Muhadjir mengaku, sikapnya akan diputuskan setelah mendapat surat panggilan resmi dari MK.

“Keputusan hadir tidaknya setelah nanti sudah pasti ada panggilan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Hal senada disampaikan Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar ini masih menunggu surat undangan dari MK. Setelah itu baru diputuskan, apakah bakal penuhi undangan atau tidak.

“Kita lihat saja kan belum ada undangan,” ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (29/3/2024).

Sementara itu, Sri Mulyani irit bicara soal peluangnya hadir dalam sidang sebagai saksi. “Belum,” ujar eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut sambil tersenyum tipis dan geleng-geleng kepala, saat ditanya awak media usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Sedangkan Tri Rismaharini sejauh ini belum komentar soal pemanggilannya sebagai saksi di MK. Namun, PDIP sebagai partai yang menaungi Risma dengan tegas bakal mendorong kadernya tersebut untuk hadir dalam sidang jika keterangannya diperlukan.

“Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Rismaharini,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jumat (29/3/2024).

RM.id  Rakyat Merdeka – Pria Inggris John Alfred Tinniswood dinobatkan sebagai pria tertua di dunia, dalam usia 111 tahun 224 hari. Penobatan ini diumumkan Guinness World Records pada Jumat (5/4/2024), dua hari setelah mengumumkan kematian mantan pemegang gelar Juan Vicente Pérez pada usia 114 tahun, sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-115.

“Anda bisa berumur panjang atau pendek, dan Anda tidak bisa berbuat banyak mengenai hal ini,” kata Tinniswood dalam sebuah wawancara dengan Guinness, seperti dilansir CNN International, Jumat (5/4/2024).

Tinniswood mengungkap, tak ada resep khusus untuk berumur panjang. Menurutnya, itu hanya keberuntungan. Namun dia mengaku memiliki kebiasaan sehat: tidak merokok dan jarang mengkonsumsi minuman beralkohol. Setiap Jumat, Tinniswood selalu makan ikan dan keripik. 

“Jangan berlebihan dalam hidup. Jika Anda melakukan terlalu banyak hal seperti makan, minum, dan jalan-jalan, Anda akan menderita,” ujarnya.

Tinniswood yang lahir di Liverpool, wilayah barat laut Inggris pada 26 Agustus 1912, Tinniswood telah melewati dua perang dunia, serta pandemi Influenza Besar dan Covid-19.

Pemegang rekor veteran pria Perang Dunia II tertua yang masih hidup ini, lahir pada tahun yang sama ketika Kapal Titanic tenggelam. Fans setia Liverpool ini telah 19 kali menyaksikan The Reds meraih kemenangan liga, dan delapan kemenangan Piala FA.

Saat ini, Tinniswood yang sudah menjadi kakek buyut, tinggal di panti jompo di kota tepi pantai Southport, Inggris.

Kepada BBC, Manajer Panti Jompo Katie Howard mengaku terhormat, mendapat kesempatan merawat Tinniswood. “Dia individu luar biasa, dengan begitu banyak cerita untuk dikisahkan. Dia senang membaca koran dan mendengarkan radio,” tutur Katie. 

Wanita tertua yang masih hidup di dunia adalah Maria Branyas Morera. Wanita berusia 117 tahun itu tinggal di Spanyol.https://belahsamping.com/wp-admin/

RM.id  Rakyat Merdeka – Pembangunan desa tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, melainkan harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu memaparkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut bermacam-macam.

Di antaranya warga desa bisa ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung.

“Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau, memonitoring dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, seperti keterangan yang diterima RM.id, Jumat (1/3/2024).

Namun demikian disaat partisipasi warga desa dalam pembangunan mulai meningkat, malah justru ada pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan cara berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim melanjutkan, pihak-pihak ini ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal seperti di Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Padahal, kondisi desa itu sangat berbeda dan tidak dapat disamakan penyelesaian masalah dengan yang di kabupaten dan provinsi.

“Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini.

Selain itu, dengan pola musdes itu justru pemerintah yang paling transparan adalah pemerintah desa, di mana dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan selalu melibatkan warga desa.

Bahkan APBDes harus di publikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya.

“Sementara APBD Kabupaten, jangankan warga masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya. Keputusan aja diambil oleh bupati dan DPRD, masyarakat gak boleh ikut-ikutan,” pungkas Gus Halim.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepala Masyarakat UGM Arie Sujito, Lakspekdam PBNU Asrul Raman dan aktivis NGO Yasir Sani.https://belahsamping.com/wp-admin/

RM.id  Rakyat Merdeka – Butuh transformasi yang terus-menerus untuk mengimplementasikan setiap nilai kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan dan memperkokoh persatuan Indonesia.

Peran generasi muda, sangat penting dalam menumbuhkan nasionalisme yang kuat di tanah air.

“Kesadaran akan keberagamaan sesungguhnya adalah dasar yang menggelorakan semangat nasionalisme ketika sekelompok pemuda di masa lalu bersama menggaungkan Sumpah Pemuda dan berjuang untuk merebut kemerdekaan,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Ruang Serbaguna Universitas Muhammadiyah Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (16/11/2023).

Hadir pada kesempatan itu, antara lain Dr. Edy Soesanto (Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus), Noor Hidayah (Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kudus), para Dekan, Kepala Program Studi dan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kudus.

Menurut Lestari, sesungguhnya sejak zaman dahulu kesadaran akan keberagaman ini telah ada karena itu kita mengenal semboyan yang sampai hari ini kita pegang seperti Bhinneka Tunggal Ika.

Bahkan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, ketika Islam masuk di Pulau Jawa sekitar abad ke-11, Sunan Kudus membawa ajaran Islam dengan tetap bersikap toleran terhadap ajaran dan kepercayaan masyarakat terdahulu.

Sikap itu, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, terlihat dari arsitektur Masjid Menara Kudus yang masih mempertahankan arsitektur di masa Hindu dan budaya tidak memotong dan memakan daging sapi.

Toleransi yang diterapkan tersebut, ujar Rerie, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat demi mewujudkan persatuan.

Modal dasar kesadaran akan keberagaman itu, menurut Rerie, sangat penting dalam menyikapi berbagai perubahan di sejumlah sektor kehidupan di era globalisasi saat ini.

Penguatan pemahaman dan pelaksanaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI), tambah dia, harus konsisten dilakukan.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, peran generasi muda dalam menggali dan merefleksikan setiap nilai kebangsaan itu dalam perilaku keseharian sangat penting dalam proses pembangunan.

Rerie meyakini dengan berbekal semangat, idealisme dan kreativitas yang dimiliki, para pemuda mampu melestarikan dan mengamalkan nilai kebangsaan warisan para pendiri bangsa ini.https://belahsamping.com/wp-admin/

RM.id  Rakyat Merdeka – Jaringan distribusi oleh-oleh khas Bali, Krisna melalui Krisna Holding Company kembali mengembangkan bisnisnya dengan meresmikan outlet pertama Serba Ajik di Jalan Dewi Sri, Badung, Legian, Bali.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki turut meresmikan pembukaan outlet tersebut. Diharapkan kehadiran Serba Ajik, mampu mendorong perluasan akses pasar produk UMKM Indonesia, agar lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara.

Tak hanya itu, keberadaan Serba Ajik sebagai etalase oleh-oleh khas Bali yang menjadi pintu untuk masuk ke pasar Global. Untuk itu inovasi produk, packaging, standardisasi mutu harus dapat mengikuti standar Internasional.

“Karena Bali adalah windows kita masuk ke pasar dunia,” sebut Teten di Bali, Kamis (26/1) malam.

Berdasarkan survey yang dilakukan Katadata, oleh-oleh yang paling diminati wisatawan dari Bali antara lain pie susu, kacang disco, dan bakpia.

Sementara itu, I Gusti Ngurah Anom atau pria yang akrab disapa Ajik ini mengatakan, peresmian Serba Ajik bertujuan agar UMKM semakin hidup dan ekonomi Bali kembali tumbuh.

“Karena best seller adalah pie susu, tetapi di luar itu banyak juga produk-produk UMKM-nya di sini. Untuk itu evaluasi akan dilakukan 2-3 bulan sekali, melihat bagaimana pasar nya ke depan. Jika terus diminati, jumlah UMKM akan kita tambah. Yang tadinya hanya 365 menjadi 500 UMKM,” ungkap Ajik.

Diakuinya, hingga kini pertumbuhan Krisna sendiri lebih bagus dibanding sebelum pandemi. “Pandemi memang berat, tapi berkat pandemi ini juga muncul berbagai novasi. Bagi saya, pandemi itu juga membawa berkah,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Teten juga melakukan kunjungan ke pabrik Pie Susu Ajik terbesar di Bali yang luasnya mencapai 1 hektar (ha). Kehadiran pabrik ini, dalam rangka memenuhi permintaan pie susu yang membludak di Bali, terutama saat weekend. Di pabrik ini mampu memproduksi 25 ribu boks pie susu per hari.

Pabrik tersebut juga mempekerjakan sebanyak 300 orang karyawan, terutama anak-anak disabilitas. Selanjutnya pada Mei 2023, pihaknya akan menambah pembangunan pabrik lagi di kawasan Gianyar, dengan kapasitas produksi yang lebih besar lagi, yaitu mencapai 35 ribu boks per hari.

“Tahun ini, kami juga akan membuka oleh-oleh Nusantara satu di Yogyakarta, 2 di Jakarta, 1 di Serpong, dan doakan semoga bisa sampai buka di Swiss,” ungkap Ajik.https://belahsamping.com/wp-admin/

RM.id  Rakyat Merdeka – President University terus meningkatkan kinerjanya agar lebih berperan dalam diplomasi dan meraih devisa melalui bidang pendidikan.

Upaya itu, antara lain, dilakukan dengan menghadirkan lebih banyak lagi mahasiswa asing dari berbagai negara di dunia untuk kuliah di President University.

Menurut data situs izin belajar di Direktorat Kelembagaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, President University sudah selama enam tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2017 hingga 2022, menjadi perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak se-Indonesia untuk tingkat sarjana atau S1.

Demikian diungkapkan Handa S. Abidin, S.H., LL.M, Ph.D. saat dilantik sebagai Rektor President University, di Auditorium Charles Himawan, Kampus President University di Jababeka Education Park, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, Rabu (31/1/2024).

Hadir dalam pelantikan tersebut DR SD Darmono, Chairman Grup Jababeka dan pendiri President University, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP). Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto, Staf Ahli Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk bidang Inovasi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris YPUP, Justin Endramukti, Bendahara YPUP.

Juga hadir Prof. Dr. Chairy, Rektor President University (2022-2024) dan para wakil rektor, serta jajaran direksi Jababeka Group.

Hadir pula dalam upacara pelantikan tersebut Dr. Drs. Chandra Setiawan, MM, Ph.D. yang juga Ketua Dewan Pengawas YPUP, Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, Dirjen Pendidikan Tinggi (2010-2012) dan Rektor ITB (2005-2010), yang bersama dengan Ibnu Hadi, M.Ec, Duta Besar RI untuk Vietnam (2016-2020), dan Abdul Wahid Maktub, Duta Besar RI untuk Qatar (2003-2007), menjadi penasihat Rektor President University.

Selain itu hadir pula Prof. Stephen G. Barnes, profesor hukum dari Pennsylvania State University, Amerika Serikat, mantan Rektor President University dan pengurus YPUP, mitra-mitra bisnis President University, para alumni, serta tamu-tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Darmono mengatakan bahwa President University tak boleh berhenti mengembangkan dirinya untuk terus menjadi lebih baik.

“Untuk bisa terus maju dan berkembang, kita perlu merekrut orang-orang muda,” kata Darmono.

Itu pula yang menjadi pertimbangan President University ketika mengangkat Handa S. Abidin sebagai Rektor. Usia Handa saat ini adalah 38 tahun.

Agar President University terus maju dan berkembang, lanjut Darmono, selain merekrut banyak orang muda, kunci lainnya adalah pada inovasi.

“Negara kita sekarang ini sangat serius mendorong inovasi. Dan, President University harus ikut memberikan dukungannya,” tegas Darmono.

Menurutnya, agar mampu terus berinovasi, katanya, peran riset menjadi sangat penting. “Dari mana datangnya gagasan riset? Dari inspirasi. Dan, inspirasi itu datangnya dari universitas, termasuk dari President University,” tegas Darmono.

Sementara itu Budi Susilo menyampaikan, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Chairy.

“Pada tahun ajaran 2023 mampu menerima lebih dari 2.300 mahasiswa baru. Ini jumlah mahasiswa baru terbanyak dalam sejarah President University,” ungkap Budi Susilo.

Menurutnya, selama tahun 2022-2023, President University juga berhasil mendirikan Fakultas Kedokteran dan membuka beberapa program studi baru.

Ia berharap rektor baru President University untuk terus menambah kegiatan ekstrakurikulernya melalui berbagai klub kemahasiswaan.

“Misalnya, klub musik sebagai bibit pembentukan orkes simponi President University, klub golf, tenis, dan berbagai kegiatan olahraga lainnya,” papar Budi Susilo.

Ia juga menegaskan bahwa President University mungkin satu-satunya universitas yang mengajarkan olahraga golf kepada mahasiswanya.

“President University juga perlu mendorong mahasiswanya untuk membentuk klub-klub yang mau membantu masyarakat jika terjadi bencana,” ujar Budi Susilo.

Saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan, Chairy menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SD Darmono, segenap pengurus yayasan, para wakil rektor, dekan, ketua program studi, serta seluruh dosen dan staf, dan segenap stakeholders atas dukungannya.

“Berkat kerja sama dan dukungan semua pihak, President University mampu melewati masa-masa sulit, dan kini terus tumbuh dan berkembang,” ucapnya.

Sementara itu Handa Abidin menguraikan lebih detail tentang keinginannya menjadikan President University ikut berperan dalam diplomasi dan meraih devisa melalui bidang pendidikan.

“Ke depan kami ingin jumlah mahasiswa asing di President University meningkat menjadi sekitar 30 persen,” harap Handa.

Mahasiswa-mahasiswa yang asing yang kuliah di President University, kata Handa, setelah lulus dan kembali ke negaranya, dapat menceritakan pengalamannya tentang Indonesia.

Saat ini ada mahasiswa asing dari 23 negara yang kuliah di President University. “Mereka ini bisa menjadi duta Indonesia di luar negeri,” tegas Handa.https://belahsamping.com/wp-admin/

Ingat Nih, Menhub Tak Segan Berikan Sanksi

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan maskapai mengikuti regulasi yang berlaku terkait penetapan harga tiket pesawat selama musim mudik Lebaran 2024.

MENTERI Perhubungan (Men­hub) Budi Karya Sumadi me­mastikan akan menindak mas­kapai yang ketahuan menaikkan tarif tiket pesawat melebihi Tarif Batas Atas (TBA).

BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi, mengaku tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada maskapai yang melanggar ketentuan batas harga tiket pesawat.

“Saya sudah ingatkan kepada para maskapai agar tidak men­jual tiket pesawat melebihi batas. Nanti akan ada sanksi bagi yang melanggar,” tegas BKS dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik menggunakan transpor­tasi udara agar berangkat ketika H-10 hingga H-5 Lebaran.

Hal ini dilakukan untuk meng­hindari kenaikan tarif tiket yang semakin tinggi menjelang hari raya Idul Fitri.

Selain itu, sebagai antisipasi menghindari penumpukan yang terjadi di bandara.

“H-4 dan H-3 itu yang ter­tinggi tarif tiketnya. Dengan dasar itu, kami minta melakukan penerbangan dari H-10 sampai H-5,” imbaunya.

Eks Dirut Angkasa Pura ll ini mengungkapkan, sebenarnya ke­luhan harga tiket pesawat mahal banyak berasal dari penumpang kelas bisnis.

Padahal, menurut BKS, bu­kan kewenangan Kemenhub mengatur harga tiket kelas pe­sawat kelas bisnis. Melainkan, menjadi kewenangan maskapai sepenuhnya.

“Kalau kelas bisnis itu nggak ada TBA-nya. Jadi, maskapai penerbangan berhak untuk menetapkan sendiri,” tegasnya.

Ketentuan TBA dan Tarif Batas Bawah (TBB) yang diatur Kemenhub, lanjutnya, hanya berlaku untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Karena itu, Kemenhub tidak dapat menindak jika ada laporan harga tiket pesawat mahal, tetapi ternyata kelas bisnis.

“Kalau ekonomi kewenangan kami dan kami akan lakukan improvement sesuai peraturan,” tuturnya.

BKS memastikan, sejauh ini belum ada maskapai yang me­langgar aturan TBA di musim mudik Lebaran tahun ini.

Ketua umum Asosiasi Peng­guna Jasa Penerbangan Indone­sia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, 77 persen penumpang pesawat di Indonesia menganggap harga tiket masih wajar. Kategori ini wajar, murah dan sangat murah.

Menurut Alvin, hanya 23 persen penumpang yang menganggap harga tiket pesawat di Indonesia mahal dan sangat mahal.

APJAPI memperoleh kesim­pulan tersebut setelah melaku­kan penyebaran 7.400 kuesioner pada penumpang pada akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 di bandara-bandara Indonesia.

“Para penumpang tersebut telah memegang boarding pass, artinya mereka benar-benar masyarakat yang akan terbang, bukan masyarakat umum,” kata Alvin.

Alvin mengungkapkan, ternyata 91 persen penumpang pesawat tidak mengetahui ada komponen harga tiket selain tarif.

Padahal, di dalam komponen harga tiket tersebut terdapat biaya-biaya lain seperti PJP2U atau Passenger Service Charge (PSC) untuk pengelola bandara, pajak dan iuran wajib penerbangan untuk pemerintah.

Dalam kondisi harga bahan bakar avtur yang tinggi, juga akan ada tambahan fuel sur­charge pada tiket.

Tambahan biaya-biaya terse­but yang membuat harga tiket pesawat bisa menjadi mahal.

Dalam kondisi itu, masyarakat selalu menyatakan hal tersebut adalah tanggung jawab maskapai penerbangan.

Menurut Alvin, diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait hal-hal terse­but, sehingga masyarakat se­makin paham dengan tanggung jawab masing-masing pihak dalam bisnis penerbangan.

Ketua Dewan Pembina Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang juga Di­rektur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tidak terkejut dengan hal tersebut.

Menurutnya, para penumpang pesawat sebenarnya sebagian besar adalah orang mampu.

“Orang Indonesia yang naik pesawat itu hanya sekitar 5 juta orang. Karena, mereka naik pesawat beberapa kali pulang pergi, sehingga jumlah penum­pang menjadi puluhan hingga ratusan juta,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Irfan, indus­tri penerbangan adalah indus­tri berteknologi canggih yang pengoperasiannya perlu biaya tinggi.

Jadi, tidak relevan lagi jika tarif penerbangan masih diatur Pemerintah seperti saat ini. Se­bab, hal ini dapat menyulitkan perkembangan industri pener­bangan dan menyulitkan pening­katan layanan pada penumpang.

Sementara, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai, sosialisasi dan edukasi perlu terus menerus dilakukan dengan kerja sama semua pi­hak baik maskapai, bandara, Pemerintah maupun asosiasi masyarakat.

“Perlu kerja sama dalam so­sialisasi dan edukasi pada ma­syarakat sehingga dapat mendu­kung operasional penerbangan lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, hasilnya nanti juga untuk peningkatan layanan pada masyarakat,” tandasnya.https://belahsamping.com/wp-admin/

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah memberikan angin segar bagi pemudik Lebaran 2024 dengan diskon tarif tol hingga 20 persen di ruas utama jalur mudik dan balik. Kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan lalu lintas dan menghindari penumpukan di hari puncak.

Diskon tarif tol ini dipastikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Pemberian Diskon Tarif Tol Periode Mudik Lebaran 1445H/2024M, Selasa (2/4).

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif pihak terkait untuk memberikan diskon tarif tol,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dilansir dari InfoPublik.id.

Diskon tarif tol berlaku pada periode arus mudik 3-5 April 2024 dan arus balik 16-19 April 2024. Catat juga jam diskonnya: yakni mulai pukul 5 pagi di awal periode hingga jam yang sama di akhir periode. Baik saat mudik maupun balik. 

Potongan tarif 20 persen ini diberikan untuk ruas tol utama Trans Jawa, seperti Palimanan-Kanci, Semarang-Batang, dan Jakarta-Cikampek.

“Pemberlakukan diskon tarif tol pada ruas jarak jauh dikarenakan berdasarkan data historis sebanyak 41 persen pemudik menggunakan jalur tersebut,” jelas Menko Muhadjir.

Kebijakan ini merupakan usaha pemerintah untuk mendistribusikan lalu lintas dengan mendorong mudik lebih awal. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan potongan tarif tol dan jalan yang belum terlalu padat.

Diskon tarif tol juga berlaku di Tol Arah Barat menuju Merak, Banten, dan arah Sumatera mulai 5-19 April 2024.

Menko Muhadjir menekankan pentingnya sosialisasi masif agar masyarakat dapat memanfaatkan diskon ini. 

Diperkirakan 193,6 juta orang akan melakukan mudik Idulfitri 2024, dengan 18,3 persen menggunakan kendaraan pribadi. 

Puncak arus mudik diprediksi pada H-2 Lebaran (8 April 2024) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang, dan puncak arus balik pada H+3 (14 April 2024) dengan potensi pergerakan 41 juta orang.https://tipatkaiganteng.com/wp-admin/

Orang-orang Kritis Terus Tunjukkan Diri

RM.id  Rakyat Merdeka – Gelombang kritik terhadap pemerintah terus bergulir. Setelah orang-orang kampus turun gunung, kini giliran 15 eks pimpinan KPK yang menyampaikan pandangan terhadap situasi politik terkini di Indonesia. Orang-orang kritis, terus tunjukkan diri.

Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2019, Senin (5/2/2024), ramai-ramai mendatangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti Corruption Learning Centre (ACLC), Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk membacakan pesan terbuka kepada Presiden Jokowi. Isinya peringatan moral atas perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di musim Pemilu 2024.

15 mantan pimpinan KPK tersebut, Yaitu Taufiequrachman Ruki, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Basaria Panjaitan, Amien Sunaryadi, Laode M. Syarif, M. Busyro Muqodas, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Mohammad Jassin, Chandra M. Hamzah, Zulkarnain, Waluyo, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto. Namun yang hadir di gedung lama KPK hanya 8 orang yaitu M Jassin, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana, Basaria Panjaitan, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo, dan Laode M Syarif.

Basaria Panjaitan diberi kesempatan membacakan isi suratnya. Dia menyampaikan, pimpinan KPK periode tahun 2003-2019 menghimbau agar presiden dan seluruh penyelenggara negara kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya.

Sebab, pihaknya merasa penyalahgunaan jabatan makin terlihat jelas, karena pemangku kepentingan dirasa lebih mementingkan urusan elektoral dibanding pekerjaannya. “Terlebih dalam masa-masa kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024 ini,” ujar Basaria.

Para pemimpin negeri juga disebut telah kehilangan kompas moral dan etika, yang mengakibatkan turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Oleh karena itu, Basaria menyerukan, pesan moral kepada presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan ‘Panca Laku’.

Pertama, kata dia, memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi. Kedua, menghindari segala benturan kepentingan yang sering jadi awal mula praktik korupsi.

Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang harus diperbaiki mekanismenya. “Penyaluran bantuan sosial harus berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat,” tegas Basaria.

Keempat, lanjut Basaria, para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak kepada Capres-Cawapres serta calon legislatif tertentu. “Terakhir. Menjamin tegaknya hukum dan bukan rule by law,” pungkas Basaria.

Suara kritis dari KPK ini ikut meramaikan seruan kritik dari kampus-kampus. Tercatat sudah ada puluhan kampus yang menyerukan kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia terkini. Seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Padjadjaran (Unpad).

Gelombang ini pun terus bergulir, karena kemarin ada ratusan sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang membacakan petisi Bumi Siliwangi di Taman Partere, Bandung, Senin (5/2/2023). Kemudian ada dari sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Semuanya mengkritik kondisi demokrasi di Indonesia.

Lalu bagaimana tanggapan KPK atas seruan moral yang disampaikan mantan pimpinannya terhadap pemerintah, apakah lembaga antirasuah mulai masuk ranah politik? Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Ali Fikri enggan mengomentari sikap para pimpinannya.https://tipatkaiganteng.com/wp-admin/